Komisi XII DPR Minta Pemerintah Lebih Serius dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah

Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta pemerintah lebih serius dalam menghadirkan upaya mitigasi atau pengurangan dampak dan risiko dari perubahan iklim.

"Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah," ujar Ratna dikutip Jakarta, Selasa, merespons perubahan iklim yang menimbulkan sejumlah bencana, seperti banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Pulau Jawa.

Dengan lebih dari 100.000 warga terdampak bencana akibat perubahan iklim, menurut Ratna, pemerintah harus segera mengintensifkan strategi adaptasi dan mitigasi secara komprehensif.

"Banjir yang berdampak pada ratusan ribu warga di Jawa ini adalah bukti bahwa perubahan iklim ancaman riil," ucapnya.

Ratna menilai rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.

Berdasarkan data terbaru, diketahui banjir di Jawa Tengah telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa.

“Selain permukiman, banjir menggenangi lahan pertanian, merusak tanggul, serta memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” ujarnya.

Karena itu Ratna menekankan penanganan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, perlu ada penanganan dampak cuaca ekstrem dari hulu ke hilir, seperti dengan mempercepat pembangunan dan perawatan bendungan, tanggul, serta normalisasi sungai.

Selain itu ia memandang pemerintah juga harus memperkuat program penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air. “Kami juga mendorong penguatan sistem drainase perkotaan dan teknologi peringatan dini berbasis risiko bencana,” ucapnya.

Legislator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten adalah kunci utama keberhasilan mitigasi.

"Jangan sampai kepentingan keuntungan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang," kata Ratna.